Tepat Awal Juli, Keluar Masuk Jakarta Wajib Membekali Diri dengan SIKM

- 30 Juni 2020, 20:26 WIB
PETUGAS memeriksa Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) Jakarta terhadap pengendara kendaraan bermotor yang melintas menuju Jakarta di perbatasan wilayah, Depok, Jawa Barat, Rabu (27/5/2020). Pemprov DKI Jakarta memberlakukan kebijakan SIKM Jakarta untuk mencegah potensi gelombang kedua COVID-19 di ibu kota. * /Indrianto Eko Suwarso/ANTARA

JakpusNews.com - Kendati New Normal sudah diberlakukan dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sudah tak berlaku lagi, Pemrov DKI Jakarta tetap mewajibkan SIKM (Surat Ijin Keluar Masuk) wilayah Jakarta. Syarat ini mulai berlaku kembali 1 Juli 2020.

“SIKM merupakan syarat mutlak bagi warga yang ingin keluar amsuk wilayah Jakarta,” tegas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, seperti dikutip dari zonajakarta.com

Perlu diketahui, SIKM berlaku selama Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) belum dicabut. Dan keptusan ini dituangkan dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 60 Tahun 2020.

Keputusan tersebut menurut Anies, bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta terhadap keterpaparan virus SARS-CoV-2.

Adapaun SIKM yang harus dimiliki warga yang bepergian keluar masuk wilayah Jakarta memiliki dua jenis, yaitu SIKM bersifat perjalanan berulang dan SIKM bersifat perjalanan sekali. 

Bagi pekerja, harus melengkapi surat keterangan bekerja yang tempat kerjanya berada di luar Jabodetabek (untuk perjalanan berulang), atau surat keterangan memiliki usaha di luar Jabodetabek yang diketahui pejabat berwenang (untuk perjalanan berulang) dan menyertakan foto berwarna serta pindaian KTP.

Sedangkan untuk warga domisili non DKI Jakarta, wajib menyertakan Surat keterangan dari kelurahan atau desa asal, surat pernyataan sehat bermaterai, surat keterangan bekerja di DKI Jakarta dari tempat kerja (untuk perjalanan berulang).

Jangan lupa juga, surat Tugas dari instansi atau perusahaan tempat bekerja di Jakarta dan surat jaminan bermaterai dari keluarga atau tempat kerja yang berada di Provinsi DKI Jakarta yang diketahui Ketua RT setempat (untuk perjalanan sekali).

Termasuk juga Surat keterangan domisili tempat tinggal dari kelurahan di Jakarta untuk pemohon dengan alasan darurat yang diserta dengan Pas foto berwarna dan Pindaian KTP.

Peraturan yang akan mulai diberlakukan pada 1 Juli 2020 ini, dalam usaha memutus rantai penularan gelombang kedua COVID-19 di Ibu Kota.

Halaman:

Editor: Dede Murdy


Tags

Komentar

Terkini

X