Optimalkan PPKM Mikro, Pembatasan Pemeriksaan Pekerja Migran Khusus India Akan Dikarantina 14 Hari

- 8 Juni 2021, 08:39 WIB
Ojek online terpaksa menunggu di luar komplek setelah daerah itu menerapkan PPKM Mikro di Desa Karang Satria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, Senin 7 Juni 2021. Pembatasan dilakukan setelah belasan warga di daerah tersebut terkonfirmasi Covid-19.
Ojek online terpaksa menunggu di luar komplek setelah daerah itu menerapkan PPKM Mikro di Desa Karang Satria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, Senin 7 Juni 2021. Pembatasan dilakukan setelah belasan warga di daerah tersebut terkonfirmasi Covid-19. /Pikiran Rakyat/Tommi Andryandy/

JAKPUSNEWS.com - Satgas Covid-19 akan terus fokus pada pembenahan dan perbaikan manajemen di lapangan mulai dari hulu hingga ke hilir dalam kerangka PPKM Mikro di daerah.

Fungsi posko PPKM Mikro akan diberdayakan, terutama dalam empat hal yaitu pencegahan, penindakan atau penanganan, pembinaan, dan dukungan.

Demikian disampaikan oleh Ketua Satgas Covid-19, Ganip Warsito, dalam keterangan pers bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 7 Juni 2021, selepas mengikuti rapat terbatas bersama Presiden.

Baca Juga: Legislator Ikut Soroti Soal Zahra: Agar Jadi Pelajaran

"Belajar dari pengalaman Kudus dan lima kabupaten di sekitarnya, ada kelemahan di tingkat ini. Oleh karenanya, fungsi posko PPKM Mikro ini akan terus kita berdayakan, kita optimalkan, paling tidak untuk melakukan tugasnya memonitor dan mengevaluasi data kasus daerah dan menyusun strategi penanganannya," jelas Ganip.

"Kemudian selalu diperhatikan tentang kasus aktif, tingkat kesembuhan, tingkat kematian, kemudian BOR, dan mobilitas penduduk yang betul-betul harus bisa dimonitor dan dievaluasi," lanjutnya.

Selain itu, Ganip menjelaskan bahwa satgas juga akan terus meningkatkan jumlah pemeriksaan, penelusuran, serta pendisiplinan protokol kesehatan.

Pihaknya pun mengimbau kepada pemerintah daerah untuk terus memantau dan mengevaluasi ketersedian tempat tidur dan sumber daya rumah sakit sebagai antisipasi apabila terjadi lonjakan kasus Covid-19 di daerah.

Baca Juga: Nomor Telepon Layanan Pengaduan PPDB Online di DKI Jakarta, Lengkap di Semua Wilayah dan Akun Medsos Resmi

"Selaku kepala satgas akan fokus di lapangan, di mana daerah yang nanti (tingkat) BOR meningkat kita akan intervensi, berkoordinasi dengan kementerian terkait, TNI, Polri, dan pemerintah daerah," ungkapnya.

Halaman:

Editor: Dede Murdy


Tags

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X