Wamen LHK : Perangi Perdagangan Merkuri Ilegal Harus Kerja Sama Antar Negara

- 19 Juni 2021, 13:40 WIB
Webinar 'Memerangi Perdagangan Merkuri Ilegal', pada Jumat, 18 Juni 2021.
Webinar 'Memerangi Perdagangan Merkuri Ilegal', pada Jumat, 18 Juni 2021. /Kemlu RI

JAKPUSNEWS.COMKementerian Luar Negeri Republik Indonesia bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengadakan webinar 'Memerangi Perdagangan Merkuri Ilegal', pada Jumat, 18 Juni 2021.

Webinar ini digelar sebelum keketuaan rumah Indonesia pada The Fourth Meeting of the Conference of Parties (COP-4) Konvensi Minamata, yang akan diselenggarakan di Bali pada November 2021.

Wakil Menteri LHK, Alue Dohing mengatakan untuk memberantas perdagangan merkuri ilegal ini diperlukan kerja sama antar negara.

Baca Juga: Matahari Terbit di Utara Disebabkan Oleh GSM, BMKG: Itu Biasa

Baca Juga: Pertamuda Seed and Scale Up, Pengembangan Start Up Generasi Muda dari Pertamina Berhadiah Rp100 Juta

“Persoalan perdagangan merkuri ilegal tidak bisa diselesaikan secara sporadis, diperlukan kerja sama antar negara," kata Alue Dohing.

Selain itu, webinar ini dihadiri oleh Dirjen Kerja Sama Multilateral Kemlu, Febrian A. Ruddyard dan Dirjen PSLB3 KLHK sekaligus Presiden COP-4, Rosa Vivien Ratnawati, serta berbagai narasumber dari dalam dan luar negeri.

Konvensi Minamata merupakan perjanjian internasional untuk mengontrol dan mengurangi penggunaan merkuri yang berlaku sejak tahun 2017 dan telah diratifikasi oleh 114 negara, termasuk Indonesia.

Baca Juga: Yayasan Jantung Indonesia Ikut Mendukung Olympic Day 2021

Halaman:

Editor: Andy Aris

Sumber: Kementerian Luar Negeri RI


Tags

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X