Aksi Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial dalam Kegiatan 'Kenduri Perdamaian'

- 13 Januari 2022, 13:42 WIB
Aksi Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial dalam Kegiatan 'Kenduri Perdamaian'
Aksi Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial dalam Kegiatan 'Kenduri Perdamaian' /

JAKPUSNEWS.com - Pemerintah Indonesia kembali memperkuat komitmen untuk melindungi dan memberdayakan perempuan dan anak dalam konflik sosial.

Di awal tahun ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (KemenKo PMK) bekerja sama dengan Badan PBB untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (UN Women) dan Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia menyelenggarakan “Kenduri Perdamaian”.

Mengusung tema “Membangun Kembali Dengan Lebih Baik Untuk Memastikan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Perempuan Dalam Konflik Sosial” yang melibatkan pejabat pemerintah, Organisasi Masyarakat Sipil (CSO), aktivis perempuan, badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan mitra pembangunan.

Baca Juga: Wali Kota Depok Resmikan Vaksin Booster Bagi Lansia di Sentra Vaksinasi RSUI

Kegiatan “Kenduri Perdamaian” ini bertujuan untuk mensosialisasikan, menyediakan sarana koordinasi antara pemerintah, dan menjadi ruang apresiasi terhadap Rencana Aksi Nasional untuk Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) II tahun 2020 - 2025.

Indonesia meluncurkan RAN P3AKS pertama pada tahun 2014-2019. RAN P3AKS II mendesak semua pemangku kepentingan untuk terus melakukan tindakan bersama dalam perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial di Indonesia.

RAN P3AKS II berfokus pada 3 (tiga) pilar yaitu; pencegahan, penanganan serta pemberdayaan dan partisipasi dimana ini merupakan cetak biru bagi Pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan agenda Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (Women Peace and Security/WPS).

Baca Juga: Bagaimana Mengelola Keuangan Negara dengan Baik? ini Kata BPK dan LPEI

Kebijakan di level nasional ini juga telah diterapkan oleh pemerintah daerah melalui kolaborasi dengan masyarakat sipil untuk melakukan sosialisasi dan implementasi RAN P3AKS di sejumlah daerah Indonesia yang rentan konflik sosial.

Halaman:

Editor: Andy Aris


Tags

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network